PERSYARATAN TENAGA AHLI ANGGOTA DEWAN


A. PERSYARATAN UMUM

1. Berusia minimal 28 tahun, maksimal 65 tahun

2. Berpendidikan terakhir minimal Strata 1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, atau Strata 2 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun.

3. Dengan minimal IPK 2,75 atau nilai yang disetarakan.

4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan TOEFL 450 yang ditunjukkkan dengan hasil tes TOEFL (sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi) maksimal 1 (satu) tahun terakhir.

5. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi Office, Internet)

6. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD;

7. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

8. Dapat bekerjasama dengan Anggota DPR

9. Mengikuti proses Assesment yang dilakukan oleh Tim Independent

10. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila diketahui melakukan pelanggaran tata tertib;

11. Bersedia diberhentikan, apabila terjadi pergantian antar waktu Anggota DPR RI atau meninggal dunia;

12. Bertanggung jawab dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan.

13. Bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan.


B. PERSYARATAN KHUSUS

Bagi calon Tenaga Ahli Anggota DPR, harus:

1. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan wilayah kerja Anggota DPR pada Alat Kelengkapan Dewan;

2. Mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap suatu keputusan/kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik;

3. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan yang sedang berkembang;

4. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan tertentu;

5. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang pelaksanaan ketiga fungsi Dewan yaitu, fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan


C. TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN

1. Melakukan pendaftaran secara on line yang terdapat pada website www.dpr.go.id

2. Menyampaikan Surat lamaran yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan (ybs) yang dilampiri:

a. Daftar Riwayat Hidup yang diketik dengan komputer dan ditanda tangani oleh ybs;

b. Fotocopi pengisian formulir pendaftaran secara on line yang terdapat pada website www.dpr.go.id

c. Fotokopi ijasah yang telah dilegalisir; (ada keterangan legalisir dari yang berwenang seperti, lulusan Universitas Negeri dari fakultas/jurusan dan lulusan Universitas Swasta dari Kopertis)

d. Fotokopi nilai IPK yang telah dilegalisir;

e. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

f. Fotokopi Tanda Bukti berbadan sehat dan Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;

g. Fotokopi Sertifikat TOEFL maksimal 1 (satu) tahun terakhir,

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

i. Pas foto 4 x 6 = 3 lembar berwarna;

j. Pas foto 2 x 3 = 3 lembar berwarna;

k. Membuat pernyataan diatas materai bahwa pelamar benar-benar bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D;

3. Lamaran dimasukkan dalam amplop ukuran map dengan mencantumkan kode lamaran pada sudut kiri atas dan ditujukan kepada

Kepala Kantor Pos Cabang DPR RI cq. Tim Penerimaan Tenaga Ahli DPR dengan alamat Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat 10270.

Tidak menerima lamaran yang dikirim secara langsung, lamaran diterima paling lambat tanggal 15 Pebruari ( Cap Pos ).

Pelamar tidak diperkenankan melamar lebih dari satu 1 kode lamaran kerja, bila melamar lebih dari satu maka dianggap gugur.


4. Pendaftaran Ulang

Bagi Calon Tenaga Ahli Anggota DPR yang telah mendapatkan persetujuan Anggota DPR diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang dengan menunjukkan berkas asli:

a. Ijasah

b. Transkrip nilai

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

d. Tanda Bukti berbadan sehat dan Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;

e. Sertifikat TOEFL maksimal 1 (satu) tahun terakhir,

f. Kartu Tanda Penduduk;

g. Membuat pernyataan diatas materai bahwa pelamar benar-benar bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D;

h. Membuat pernyataan di atas materai bahwa siap diberhentikan sewaktu-waktu:

- atas permintaan Anggota DPR oleh Setjen apabila diketahui melakukan pelanggaran tata tertib;

- apabila terjadi pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR atau meninggal dunia, maka Tenaga Ahli yang bersangkutan akan diberhentikan

oleh setjen setelah adanya PAW pengganti anggota DPR yang baru. (tanpa pesangon)


PERSYARATAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN


A. PERSYARATAN UMUM

1. Berusia minimal 28 tahun, maksimal 65 tahun

2. Berpendidikan terakhir minimal Strata 1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, atau Strata 2 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun.

3. Dengan minimal IPK 3,00; atau nilai yang disetarakan.

4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan TOEFL 450 yang ditunjukkkan dengan hasil tes TOEFL(sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi)

maksimal 1 (satu) tahun terakhir. Khusus untuk Calon Tenaga Ahli BKSAP memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan TOEFL 550

5. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi Office, Internet)

6. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD;

7. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

8. Mengikuti proses Assesment yang dilakukan oleh Tim Independent

9. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila diketahui melakukan pelanggaran tata tertib;

10. Bertanggung jawab dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan.

11. Bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan.


B. PERSYARATAN KHUSUS

Pimpinan

Bagi calon Tenaga Ahli Pimpinan, harus:

1. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan wilayah kerja Pimpinan DPR;

2. Mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap suatu keputusan/kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik;

3. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan yang sedang berkembang;

4. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan tertentu;

5. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang pelaksanaan ketiga fungsi Dewan yaitu, fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.


Komisi-Komisi

Bagi calon Tenaga Ahli Komisi-komisi, harus:

6. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan wilayah kerja Alat Kelengkapan DPR;

7. Mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap suatu keputusan/kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik;

8. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan yang sedang berkembang;

9. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan tertentu;

10. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang pelaksanaan ketiga fungsi Dewan yaitu, fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.


Badan Legislasi

Bagi Calon Tenaga Ahli Badan Legislasi, harus:

1. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan Legislasi;

2. Mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap suatu keputusan/kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik;

3. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan yang sedang berkembang;

4. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan tertentu;

5. Mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang legislasi yaitu kemampuan dan keahlian dalam perancangan RUU,

analisis legislasi serta kemampuan untuk mengamati dan memantau proses dan pelaksanaan legislasi;


Badan Kerja Sama Antar Parlemen

Bagi Calon Tenaga Ahli Kerja Sama Antar Parlemen, harus:

1. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan Internasional;

2. Mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap suatu keputusan/kebijakan yang berhubungan politik luar negeri Indonesia;

3. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan Internasional;

4. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan tertentu;


Badan Urusan Rumah Tangga

Bagi Calon Tenaga Ahli Badan Urusan Rumah Tangga, harus:

1. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan anggaran khusus anggaran DPR RI

2. Mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap suatu keputusan/kebijakan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR;

3. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan anggaran DPR;

4. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam menganalisis pengelolaan anggaran DPR.

5. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan yang sedang berkembang yang berkaitan dengan Anggaran DPR;


Badan Kehormatan

Bagi Calon Tenaga Ahli Badan Kehormatan, harus:

1. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan Hukum, Tata Tertib dan Kode Etik DPR;

2. Mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap aspirasi masyarakat mengenai kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR;

3. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan yang sedang berkembang;

4. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan tertentu;


Panitia Anggaran

Bagi Calon Tenaga Ahli Panitia Anggaran, harus:

1. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan Anggaran;

2. Mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap suatu keputusan/kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik;

3. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan yang sedang berkembang;

4. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan tertentu;

5. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang pelaksanaan fungsi Legislasi dalam pembahasan dan penetapan RUU bidang Anggaran.

6. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran dalam rangka melakukan perencanaan,

pengelolaan dan pengawasan terhadap anggaran Negara.


C. TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN

1. Melakukan pendaftaran secara on line yang terdapat pada website www.dpr.go.id

2. Menyampaikan Surat lamaran yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan (ybs) yang dilampiri:

a. Daftar Riwayat Hidup yang diketik dengan komputer dan ditanda tangani oleh ybs;

b. Fotocopi pengisian formulir pendaftaran secara on line yang terdapat pada website www.dpr.go.id

c. Fotokopi ijasah yang telah dilegalisir; (ada keterangan legalisir dari yang berwenang seperti, lulusan Universitas Negeri

dari fakultas/jurusan dan lulusan Universitas Swasta dari Kopertis)

d. Fotokopi nilai IPK yang telah dilegalisir;

e. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

f. Fotokopi Tanda Bukti berbadan sehat dan Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;

g. Fotokopi Sertifikat TOEFL maksimal 1 (satu) tahun terakhir,

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

i. Pas foto 4 x 6 = 3 lembar berwarna;

j. Pas foto 2 x 3 = 3 lembar berwarna;

k. Membuat pernyataan diatas materai bahwa pelamar benar-benar bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D;

3. Lamaran dimasukkan dalam amplop ukuran map dengan mencantumkan kode lamaran pada sudut kiri atas dan ditujukan kepada

Kepala Kantor Pos Cabang DPR RI cq. Tim Penerimaan Tenaga Ahli DPR dengan alamat Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat 10270.

Tidak menerima lamaran yang dikirim secara langsung, lamaran diterima paling lambat tanggal 15 Pebruari ( Cap Pos ).

Pelamar tidak diperkenankan melamar lebih dari satu 1 kode lamaran kerja, bila melamar lebih dari satu maka dianggap gugur.


4. Pendaftaran Ulang

Bagi Calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR yang telah mendapatkan persetujuan Alat Kelengkapan DPR diwajibkan

untuk melakukan pendaftaran ulang dengan menunjukkan berkas asli:

a. Ijasah

b. Transkrip nilai

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

d. Tanda Bukti berbadan sehat dan Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;

e. Sertifikat TOEFL maksimal 1 (satu) tahun terakhir,

f. Kartu Tanda Penduduk;

g. Membuat pernyataan diatas materai bahwa pelamar benar-benar bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D;

h. Membuat pernyataan di atas materai bahwa siap diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Alat Kelengkapan DPR

oleh Setjen apabila diketahui melakukan pelanggaran tata tertib.

============ ========= ========= ========


PERSYARATAN TENAGA AHLI FRAKSI


A. PERSYARATAN UMUM

1. Berusia minimal 28 tahun, maksimal 65 tahun

2. Berpendidikan terakhir minimal Strata 1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, atau Strata 2 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun.

3. Dengan minimal IPK 2,75, atau nilai yang disetarakan.

4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan TOEFL 450 yang ditunjukkkan dengan hasil tes

TOEFL (sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi) maksimal 1 (satu) tahun terakhir.

5. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi Office, Internet)

6. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD;

7. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

8. Dapat bekerjasama dengan Fraksi di DPR

9. Mengikuti proses Assesment yang dilakukan oleh Tim Independent

10. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila diketahui melakukan pelanggaran tata tertib;

11. Bertanggung jawab dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan.

12. Bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan.


B. PERSYARATAN KHUSUS

Bagi calon Tenaga Ahli Fraksi DPR, harus:

1. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan fraksi-fraksi di DPR

2. Memiliki kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan wilayah kerja angggota DPR

pada masing-masing fraksi yang berada pada komisi dan Alat Kelengkapan DPR lainnya;

3. Mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan yang sedang berkembang;

4. Memiliki kemampuan untuk memberikan suatu rekomendasi/ solusi terhadap kebijakan tertentu;

5. Mempunyai kemampuan dan keahlian dalam memahami dan menganalisis kebijakan fraksi yang terkait dengan perancangan dan pembahasan RUU

6. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam memahami dan menganalisis kebijakan fraksi yang terkait dengan fungsi Dewan di bidang pengawasan dan anggaran.


C. TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN

1. Melakukan pendaftaran secara on line yang terdapat pada website www.dpr.go.id

2. Menyampaikan Surat lamaran yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan (ybs) yang dilampiri:

a. Daftar Riwayat Hidup yang diketik dengan komputer dan ditanda tangani oleh ybs;

b. Fotocopi pengisian formulir pendaftaran secara on line yang terdapat pada website www.dpr.go.id

c. Fotokopi ijasah yang telah dilegalisir; (ada keterangan legalisir dari yang berwenang seperti, lulusan Universitas Negeri

dari fakultas/jurusan dan lulusan Universitas Swasta dari Kopertis)

d. Fotokopi nilai IPK yang telah dilegalisir;

e. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

f. Fotokopi Tanda Bukti berbadan sehat dan Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;

g. Fotokopi Sertifikat TOEFL maksimal 1 (satu) tahun terakhir,

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

i. Pas foto 4 x 6 = 3 lembar berwarna;

j. Pas foto 2 x 3 = 3 lembar berwarna;

k. Membuat pernyataan diatas materai bahwa pelamar benar-benar bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D;

3. Lamaran dimasukkan dalam amplop ukuran map dengan mencantumkan kode lamaran pada sudut kiri atas dan ditujukan kepada

Kepala Kantor Pos Cabang DPR RI cq. Tim Penerimaan Tenaga Ahli DPR dengan alamat Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat 10270.

Tidak menerima lamaran yang dikirim secara langsung, lamaran diterima paling lambat tanggal 15 Pebruari ( Cap Pos ).

Pelamar tidak diperkenankan melamar lebih dari satu 1 kode lamaran kerja, bila melamar lebih dari satu maka dianggap gugur.


4. Pendaftaran Ulang

Bagi Calon Tenaga Ahli Fraksi di DPR yang telah mendapatkan persetujuan Fraksi di DPR diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang dengan menunjukkan berkas asli:

a. Ijasah

b. Transkrip nilai

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

d. Tanda Bukti berbadan sehat dan Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;

e. Sertifikat TOEFL maksimal 1 (satu) tahun terakhir,

f. Kartu Tanda Penduduk;

g. Membuat pernyataan diatas materai bahwa pelamar benar-benar bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D;

h. Membuat pernyataan diatas materai bahwa siap diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan fraksi oleh Setjen DPR apabila diketahui melakukan pelanggaran tata tertib.



For further informations visit http://www.dpr.go.id/

0 comments